Bangkalan,dettiknews.com Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur melalui Programnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diDesa Tengket, untuk mendorong Kemajuan demi asa depan Desa menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi diDesa Tengket, Pemerintahan Desa seharusnya mampu dalam pengembangan serta penguatan program kapasitas BUMDes ditunjang dengan Aksesibilitas yang baik agar menjadi central pertumbuhan ekonomi Global masyarakat desa Tengket.
Pemerintahan Desa di Tengket seharusnya bisa mengelola secara benar dan trasparansif demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa dan meningkatkan perekonomian desa Maju berkembang. dan fokus pada potensi kesejahteraan desa maju dan mandiri.
Dalam pelaksanaan BUMDes Desa Tengket, penitia mengajukan Dana Anggaran dana diperuntukan untuk pengadaan perahu wisata untuk disewakan terhadap para pengunjung, tapi nyatanya BUMDes fakta dilapangan berupa gudang hanya formalitas dan tidak berfungsi untuk masyarakat.
Namun dalam pelaksanaannya,penitia belum paham bahkan tidak mengerti tentang tata kelola dan mekanisme BUMDes sesuai keperuntukannya, pada ahirnya dan anggaran dalam pelaksanannya BUMDes di Desa Tengket tidak sesuai dalam pengajuan awal dan keperuntukannya akhirnya terjadi atas dugaan Proyek fiktif dijadikan objek KKN.
untuk mencari fakta atas kebenarannya Tim Investigasi Menghubungi pendamping BUMDes Bangkalan Hisam melalui via WhatsAap menyampaikan” saya hanya mendampingi saat pengajuan dan proses pencairan dana “untuk berjalannya atau tidak BUMDes di tengket saya tidak tahu betul karena disitu sudah ada pendamping Desa yang lebih tau dalam tentang BUMDes yang berada di Desa tengket.saya memang waktu itu mendampingi mulai dari pengajuan sampai proses pencairan anggaran BUMDes sebesar seratus Juta (Rp 100.000.000) untuk biaya operasional sebesar Rp 4 jt Rupiah, dan sisanya 96 juta itu untuk Anggaran BUMDes.diperuntukan.untuk perahu wisata. karena tidak memungkinkan maka di ganti dengan perdagangan. ”terang Hisam sebagai pendamping bumdes.
Masyarakat tengket merasa sangat kecewa lantaran belum merasakan manfaat BUMDes tersebut meskipun sudah ada bentuk Gudang hanya formalitas katanya itulah bentuk BUMDes diDesa tengket.
Saat dilakukan konfirmasi terhadap sekretaris Desa (Mahrun) dalam pelaksanaan selama ini Gudang di tutup karena Kepala Desa lagi umroh,masalah karyawannya memang belum ada.” terang Mahrun .
Masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya meminta terhadap Aparat Penegak Hukum (APH) di Kabupaten Bangkalan baik Kejaksaan Tinggi Bangkalan, Polres Bangkalan dan KPK Memanggil dan meng Audit kerugian Uang Negara dalam Program BUMDes di Desa Tengket,dan apabila terbukti atas dugaan Korupsi Maka segera ditangkap dan di proses sesuai Hukum yang berlaku, sudah jelas secara terang benderang sesuai dengan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam 100 hari Kerja agar APH mengusut tuntas bagi para pelaku Korupsi sampai kepolosok Desa tidak ada beking Bekingan ucapnya warga 19/11/2024.
(Reporter Wati)
About the Author
