
Jakarta. dettiknews.com Kecaman Terhadap DPR Dipicu Sudah Fantas tis Gaji DPR Selama ini.”Sementara Kenerja Zhong tidak mewakili Rakyat.” Apa Lagi Masih diberi Tunjangan Rumah Dinas Rp.50 Juta
Rakyat Muak Sehingga ada seruan demo besar-besaran pada Senin (25/8). Agustus 2025.”seruan aksi bubarkan DPR Banyak oleh rakyat dan didukung netizen . “Allahu Akbar!!!” DPR RI yang notabene tidak ada sedikit pun manfaatnya buat rakyat.”
Mendengar kabar tunjangan tersebut Anggota DPR,bersorak Kegirangan, Bahkan Joget-joget.
Sehingga Publik pun Responnya Marah dan muak dengan sikap Anggota DPR.
Ada Uya Kuya dan Eko Patrio dan lain seperti ibu ibu anggota DPR yang khusus dari kalangan artis yang malah mancing kemarahan warga dan sengaja membikin konten joget-joget ulang.
Contoh soal Eko terlihat di salah satu video yang tersebar sengaja berlagak jadi DJ Sound Horeg.
Bahkan Uya Kuya terang-terangan sebut dirinya joget-joget di saat rakyat menjerit karena dirinya artis.Uya Kuya menganggap hal itu wajar.
Rakyat banyak kecewa, di satu sisi pemerintah dan DPR seolah tak memikirkan beban rakyat yang makin terhimpit.
Pajak dinaikkan, cari kerja makin susah belum lagi aturan pemerintah yang bukan mensejahterakan rakyat, malah menekan rakyat.
Sementara Anggota DPR kinerja tak seberapa digaji fantatis belum dengan berbagai tunjangan.
Usai aksinya joget di gedung DPR viral dan menuai protes dari masyarakat. Politisi PAN, Eko Patrio kembali membuat gebrakan. Ia memposting video tengah berjoget bersama rekan-rekan di partainya.
Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi berbagai kritik publik terkait tunjangan perumahan Rp 50 juta bagi anggota DPR yang belakangan ramai diperbincangkan.
Puan pun kembali menegaskan bahwa tidak ada kenaikan gaji bagi anggota DPR, dan tunjungan rumah jabatan terjadi karena penghapusan rumah jabatan yang sebelumnya disediakan di Kalibata dan Ulujami, Jakarta Selatan.
“Yang saya bisa sampaikan sebagai pimpinan DPR, saat ini tidak ada kenaikan gaji.yang ada perubahan adalah sekarang semua anggota DPR tidak mendapat rumah jabatan di Kalibata,” kata Puan di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/8).
Puan menjelaskan bahwa tunjangan perumahan diberikan sebagai bentuk kompensasi kepada anggota DPR sebab kini seluruh rumah jabatan telah diserahkan kembali kepada negara.
“Karena semua rumah jabatan yang di Kalibata dan Ulujami sudah kami serahkan kepada pemerintah atau kepada negara,” tuturnya.
“Dan memang ada kompensasi terkait rumah jabatan kepada anggota DPR karena anggota DPR itu kan juga datang dari daerah-daerah yang mana. Cuma itu saja yang ada perubahan yang lainnya tidak ada perubahan, itu saja,” imbuh Puan.
Puan juga juga menegaskan bahwa DPR terbuka terhadap evaluasi jika memang ditemukan hal-hal yang dirasa belum tepat oleh masyarakat.
Puan memastikan DPR mendengarkan aspirasi masyarakat.”Kalau kemudian ada hal-hal yang memang dianggap masih belum sempurna, masih terlalu berlebihan, tentu saja kami akan mengevaluasi hal tersebut,” tegasnya.
(Parlin)