Jakarta ,dettiknews.com Utusan Khusus Presiden untuk Energi dan Lingkungan Hashim Djojohadikusumo menegaskan, Presiden RI Prabowo Subianto akan kembali mengambil langkah tegas untuk membersihkan jajaran birokrasi dan sektor swasta dari ‘telur busuk’ yang menghambat laju pertumbuhan ekonomi.
“Sekarang, sedang bersih bersih jangan terjadi alat pembersih masih baik terlur busuk . Semua belum dimulai dengan benar sebenarnya tinggal tunggu saat akan tiba masalah membersihkan ‘telur-telur busuk’ ini. Terus terang, akan ada pejabat yang dicopot, saya rasa denda sangat besar akan dijatuhkan,” kata Hashim menjawab pertanyaan moderator seputar pengunduran diri sejumlah pejabat kunci di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pejabat di Bursa Efek Indonesia (BEI).
Hal itu diungkapkan Hashim dalam forum China Conference Southeast Asia di St Regis Jakarta, Selasa (10/2/2026) malam.
Adik kandung Prabowo itu menegaskan bahwa pemerintah tidak akan ragu mengejar oknum elite yang terlibat dalam praktik kriminal, hingga perusakan lingkungan yang terjadi di Indonesia.
Dalam kesempatan diskusi panel itu, Hashim mengungkapkan bahwa momentum pembersihan BIP Birokrasi Instansi pemerintah di lingkup ini sudah akan dimulai.
Hashim melempar sinyal akan ada lebih banyak kepala lembaga yang dicopot sebagai bentuk pertanggungjawaban atas inefisiensi dan dugaan pelanggaran hukum .
Dia mencontohkan, ketegasan di sektor lingkungan ditempuh Presiden Prabowo saat kunjungan kerja ke London dua pekan lalu. Sebanyak 28 perusahaan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dicabut izinnya karena terindikasi kuat terlibat dalam kerusakan lingkungan yang menyebabkan ribuan nyawa melayang bukan selesai disitu Aceh itu baru contoh soal.
“Data yang digunakan sangat akurat, mulai dari fotografi satelit, drone, hingga bukti lapangan. Meskipun beberapa perusahaan ini memiliki koneksi dengan elite yang kuat, Presiden tetap mengambil tindakan tegas,” ujar Hashim.
Ia menambahkan, meskipun ada proses peninjauan kembali bagi perusahaan yang merasa tidak bersalah, prinsip utamanya adalah keadilan yang presisi, bukan pencabutan izin serampangan, hanya karena tekanan dari kelompok massa tertentu dan itu tidak akan terjadi tebang pilih .
Dikatakan Hashim, tindakan tegas ini juga akan menyasar pelaku manipulasi di pasar modal. Hashim menyoroti bagaimana investor ritel dan masyarakat kecil menjadi korban dari praktik ‘goreng saham’
” padahal Terbentuknya perjanjian lama yang Didasari dan menjadi jaminan rakyat kecil.” Dengan terjadinya pristiwa kejahatan merugikan negara dan rakyat kecil tersebut terus menerus meng korbankan rakyat kecil yang dan sangat memprihatikan tersebut maka siapapun yang terindikasi terlibat pungli sebaiknya bersiap siap dipecat dan dijemput kejaksaan untuk di proses Hukum.
“Saya bukan Jaksa Agung, namun jika ada orang yang bertanggung jawab atas perilaku kriminal yang merugikan investor kecil, segala kemungkinan (proses hukum) terbuka lebar. Semua opsi ada di atas meja,” pungkasnya.
( Parlin )
About the Author
