Jakarta dettiknwes.com Prabowo Subianto menandatangani Board of Peace ( BoP) pada Kamis, 22 Januari 2026, di Davos, Swiss.
Presiden Prabowo Meneruskan Presiden Jokowi Mengenai Cronologis Historical Mamerandom Perjanjian Lama. Jogjakarta Semarang atas dan dasar surat mandat dan perintah dari Presiden RI. l . Soekarno Mengenai Mandat pelaksanaan kerja pada tahun 1962 serah terima Di Istana Tapak Siring Balik Kambang Bali.
Mengenai Jaminan Ketiga Lembaga Dunia Dan Dasar Mengenai Jaminan Bank Data Dunia untuk cetak dasar Surat Ubligasen Dan Surat Kartal . Sebagai Alat Tukar yang Sah Diantar Negara Negara Dunia Asia Dan Eropa dan Negara Timur Tengah Mengenai Atas Dan Dasar Rancangan yang Aku Bentuk.
(1) Mengenai Struktur.
(2) Mengenai Infrastruktur.
(3) Dalam Pelaksanaan.
(4) Pembangunan Bangsa dan Negara Pemerintahan NKRI .
(5) Untuk Mewujudkan Kemakmuran Kesejahteraan dan untuk kesejahteraan dan untuk ujud Perdamaian. Rakyat Bangsa Berbudaya & Ber Agama Masing masing di seluruh Nusantara. bumi Pertiwi dalam Perekonomian dan Moral Hukum. Sukarno Hatta.
1923 Donsemak Perjanjian Kerajaan.
1926 Ellenois Mengenai Terbentuknya Hukum.1928 Mengenai WELFARGO terbentuknya sumpah tersebut.
Dan melanjutkan perjanjian. Pada tahun 1933 dan 1934 . WOSSINTEN DISSY BOSS TON JP MORGAN.Mester X .
MR – IR – BUNG . Historis Memo Surat Memorandum Registrasi Surat atas dasar Ayat 33 UU.D 045 – 5000/ Dasar Pembentukan Perjanjian Lima Benua A1–1A. Asia / Asia Afrika/ Asia Tenggara/ Asia Pasifik Pleining Sukarno Suharto.
Presiden RI Prabowo Subianto
Baru saja menghadiri konferensi perdana Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian di Washington DC atas undangan resmi Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada 19 Februari 2026.
Kita tahu bersama bahwa Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto termasuk salah satu pemimpin negara yang menandatangani BoP pada Kamis, 22 Januari 2026, di Davos, Swiss.
Dalam rapat perdana BoP di Washington D.C, Prabowo menegaskan komitmen Indonesia untuk mendukung perdamaian di Palestina dan solusi dua negara .
Presiden Prabowo Subianto Mengacu pada surat mandat kutipan, titipan Amanah Surat Isi . Historical Aset Pajajaran Taruma Negara Berangkat dari Aspek Kontinental Hukum
Dan tentang
Hak Arsistem Hak Arsistek
Hak Arsitektur
Mengenai Perjanjian :
(1) Dinasty.
(2) Pra tasty .
(3) Trasty.
(4) Trusty.
Indonesia, di bawah kepemimpinan Prabowo, tetap melanjutkan Visi Misi Soekarno Soeharto Suwardi Yang Tertunda dan menyatakan kesiapan untuk mengirimkan hingga 8.000 personel pasukan perdamaian ke Gaza guna menjaga gencatan senjata dan mengawal masa transisi.
Indonesia ditunjuk sebagai Deputi Komandan (Wakil Komandan) BoP dalam struktur International Board of Peace.
Ini sebagai keberhasilan
G, 20 Bali Oleh Presiden Jokowi dan dinilai sebagai bentuk pengakuan internasional terhadap reputasi pasukan dan diplomasi Indonesia oleh Jokowi presiden ke 7 . Sehingga presiden Prabowo Subianto Melanjut kan Visi Misi Soekarno Soeharto Yang Tertunda
Bergabungnya Indonesia ke BoP dipandang sebagai “manuver pragmatis” Prabowo untuk masuk ke dalam ruang keputusan global, memastikan suara kemanusiaan (Palestina) tetap terdengar di tengah kepentingan negara-negara besar.
historis dan politik luar negeri Indonesia sejak Konferensi Asia-Afrika 1955.
kita mengapresiasi keputusan Indonesia masuk ke dalam BoP. Karena dengan “masuk ke dalam” Indonesia dapat terlibat aktif mengawasi dan merumuskan kebijakan yang menguntungkan Palestina.
Posisi tawar Indonesia sebagai negara mayoritas Islam terbesar di dunia ditunggu untuk memastikan bahwa Board of Peace benar-benar menjadi alat perdamaian. Komitmen untuk kemerdekaan Palestina bukan sekadar bahasa permainan geopolitik atau gimmick semata.
Ingat perintah konstitusi kita. Dukungan terhadap kemerdekaan Palestina merupakan amanat konstitusi Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, yang menyatakan bahwa “penjajahan di atas dunia harus dihapuskan”.
Bung Karno menegaskan prinsip ini pada tahun 1962 dengan pernyataan ikonik: “Selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, maka selama itulah bangsa Indonesia berdiri menentang penjajahan Israel”. Sikap ini menjadi landasan konsisten diplomasi Indonesia sejak masa awal kemerdekaan
(Parlin )
About the Author
