Jakarta, dettiknews.com Anggaran perawatan alat berat Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi DK Jakarta dipertanyakan.Pasalnya, saat ini banyak terlihat alat berat milik UPK Badan Air Dinas LH dalam keadaan rusak dan dibiarkan menumpuk di Gudang, seperti di Nagrak Jalan Inspeksi Kirana, Cilincing, Jakarta Utara.
Ironisnya, alat berat yang rusak dan tanpa perawatan tersebut sudah sekian lama dibiarkan tanpa ada terlihat perbaikan dari Dinas LH DKI Jakarta. Tumpukan alat berat di Nagrak misalnya, sudah 3 tahun dibiarkan teronggok di UPK Badan Air tanpa perbaikan, bak menjadi besi tua yang tidak berguna.
Pembiaran alat berat tanpa adannya perawatan tersebut layak dipertanyakan ke Dinas LH DKI Jakarta. Kemana anggaran perawatan alat berat UPK Badan Air selama ini dan apa alasannya alat berat tersebut dibiarkan menumpuk di gudang UPK Badan Air di wilayah Cilincing.
Dari pantauan media, Selasa (27/5/2025) di Jalan Inspeksi Kirana wilayah Cilincing, Jakarta Utara menjadi tempat penyimpanan alat berat. Tampak terlihat ada beberapa alat berat yang sudah rusak terparkir di lokasi tersebut, dan dibiarkan begitu saja, seolah alat berat tersebut bak tumpukan sampah besi dan tak berharga.
Dari informasi yang diterima wartawan, anggaran pemeliharaan alat berat UPK Badan Air Dinas LH DKI Jakarta setiap tahunya cukup besar. Namun pertanyaan, kemana alokasi dana perbaikan alat berat itu digunakan, atau apakah anggaran perbaikan atau perawatan alat berat itu dijalankan tidak tepat sasaran.
Pertanyaan publik ini diharapkan menjadi masukan Atensi Khusus kepada Gubernur DKI Jakarta periode 2025-2030 bapak Pramono Anung. Jika perawatan alat berat Dinas LH DKI Jakarta tidak tepat sasaran, sebaiknya pak Gubernur DKI Jakarta selayaknya melakukan sidak dilapangan dan memberikan sanksi tegas kepada pejabat terkait yang dinilai tidak bekerja baik.
Menurut warga sekitar Jalan Inspeksi Nagrak, alat berat itu sudah lama ditumpuk dan tanpa adannya perbaikan. Tak terlihat ada perawatan di gudang penumpukan alat berat di Nagrak.
Hal itu menimbulkan pertanyaan bagi sejumlah pihak. Apakah pihak Pemprov DKI Jakarta tidak ada menggelontorkan anggaran untuk perbaikan dan pemeliharaan alat berat tersebut, hingga dibiarkan rusak tanpa ada perbaikan.
Akibat tidak ada perbaikan itu, para operator alat berat milik Pemprov DKI Jakarta itu terlihat hanya duduk, karena alat beratnya tidak bisa dioperasikan akibat rusak. Dan hal tersebut membuat para operator alat berat kebingungan dan hanya menunggu saja dan tidak bisa kerja.
Kepala Unit Penanganan Sampah UPS Badan Air pada Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Dadang Cahya Rusdiana belum bisa dimintai penjelasan soal penumpukan alat berat di Nagrak tanpa adanya perawatan atau perbaikan.
(Tulus/Parlin)
About the Author
