Jakarta dettiknews.com Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menunjukkan keseriusannya dalam memberantas praktik korupsi di Indonesia.dalam satu hari, lembaga antirasuah tersebut mencatatkan operasi tangkap tangan (OTT) secara beruntun di sejumlah daerah. Berdasarkan informasi yang dihimpun, KPK menggelar tiga OTT sekaligus pada Kamis (18/12/2025) di wilayah Banten, Bekasi (Jawa Barat), dan Kalimantan Selatan.
Rangkaian operasi senyap ini menjadi sorotan publik karena dilakukan hampir bersamaan dan melibatkan belasan pihak dari berbagai latar belakang. Hingga Kamis malam, total lebih dari 20 orang telah diamankan untuk menjalani pemeriksaan awal oleh penyidik KPK.
Untuk OTT yang berlangsung di Kalimantan Selatan, KPK mengamankan enam orang. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan adanya kegiatan penindakan tersebut dan menyampaikan bahwa tim KPK masih berada di lokasi guna mendalami perkara yang sedang ditangani.
“Benar, hari ini tim juga melakukan kegiatan di wilayah Kalimantan Selatan. Tim masih berada di lapangan,” ujar Budi wartawan, Kamis malam.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan melakukan operasi tangkap tangan (OTT).
Kali ini, operasi senyap tersebut diduga menyasar sejumlah jaksa di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Kalimantan Selatan, Kamis, 18 Desember 2025.
Tiga jaksa struktural di Kejaksaan Negeri (Kejari) HSU disebut telah diamankan KPK. Namun hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari lembaga antirasuah terkait operasi tersebut. Saat Di konfirmasi terpisah, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto hanya memberi respons singkat.
“Sabar,” ujarnya, Kamis sore, 18 Desember-
Pinjam Ruangan Polres
Humas Polres Hulu Sungai Utara Iptu Asep Hudzainur membenarkan adanya peminjaman ruangan oleh KPK di Mapolres HSU untuk keperluan pemeriksaan yang diduga terkait OTT.
“Iya benar, ada dari pihak KPK meminjam ruangan untuk keperluan pemeriksaan,” kata Asep dikonfirmasi
Saat di konfirmasi oleh Wartawan pada Kamis petang. Namun Asep mengaku tidak mengetahui siapa saja yang diperiksa, termasuk jumlah orang yang dibawa KPK.
“Pemeriksaan tertutup. Itu semua kewenangan KPK, kami tidak mengetahuinya,” jelasnya.
Meski demikian, KPK belum mengungkapkan secara rinci identitas pihak-pihak yang diamankan maupun konstruksi perkara yang sedang diselidiki. Budi menegaskan bahwa proses penyelidikan masih berjalan dan seluruh pihak yang diamankan akan diperiksa secara intensif.
“Sampai saat ini enam orang sudah diamankan,” katanya.
OTT di Bekasi, Sekitar 10 Orang Dibawa ke Jakarta Pada hari yang sama, KPK juga menggelar OTT di Bekasi, Jawa Barat. Dalam operasi tersebut, sekitar 10 orang diamankan. Hingga kini, KPK masih melakukan pendalaman sehingga belum merilis informasi detail mengenai dugaan tindak pidana yang melatarbelakangi penindakan tersebut.
“Benar, sedang ada kegiatan penyelidikan tertutup di lapangan. Prosesnya masih berprogres,” ujar Budi menanggapi pertanyaan wartawan terkait OTT di Bekasi.
KPK menegaskan bahwa setiap tindakan penegakan hukum dilakukan berdasarkan bukti awal yang cukup dan melalui proses yang terukur.
OTT di Banten dan Jakarta, Uang Tunai Rp900 Juta Disita, Selain Kalimantan Selatan dan Bekasi, KPK juga melakukan OTT di wilayah Banten dan Jakarta. Dalam operasi ini, penyidik mengamankan sembilan orang, yang terdiri atas satu aparat penegak hukum, dua penasihat hukum, serta enam pihak swasta.
Tak hanya mengamankan sejumlah pihak, KPK turut menyita barang bukti berupa uang tunai sekitar Rp900 juta yang diduga berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Seluruh pihak yang diamankan saat ini masih menjalani pemeriksaan intensif, sementara penyidik melakukan gelar perkara untuk menentukan status hukum mereka.
KPK menegaskan bahwa penetapan tersangka akan dilakukan secara profesional dan transparan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Dengan rangkaian operasi tersebut, KPK mencatatkan 11 operasi tangkap tangan sepanjang tahun 2025. Sejumlah kasus besar berhasil diungkap, mulai dari dugaan suap proyek infrastruktur, pemerasan, hingga gratifikasi yang melibatkan pejabat daerah maupun pusat.
KPK menilai OTT masih menjadi instrumen penting dalam penegakan hukum, khususnya untuk menangkap praktik korupsi yang dilakukan secara tertutup dan terstruktur.
“Kami akan menyampaikan perkembangan lebih lanjut kepada publik setelah seluruh proses pemeriksaan dan gelar perkara selesai dilakukan,” ujar Budi.
KPK juga mengimbau seluruh penyelenggara negara dan pihak swasta untuk menjunjung tinggi integritas serta tidak terlibat dalam praktik korupsi dalam bentuk apa pun.
(Parlin)
