Tanah Bumbu, dettiknews.com Sorotan terhadap tata kelola pembangunan infrastruktur di Kabupaten Tanah Bumbu mencuat setelah Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Lembaga Pemantau Pembangunan dan Kinerja Pemerintah (LP2KP) Provinsi Kalimantan Selatan mengungkapkan perhatian serius terhadap kondisi kepemimpinan di dua dinas teknis strategis pemerintah daerah.
Kekhawatiran tersebut muncul menyusul adanya rangkap jabatan, di mana Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Tanah Bumbu, H. Ansyari Firdaus, S.Hut., juga dipercaya menjalankan tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
Kondisi tersebut dinilai LP2KP perlu menjadi perhatian publik, mengingat Dinas PUPR dan Perkimtan memiliki peran besar dalam mengelola sektor pembangunan yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat, mulai dari infrastruktur jalan, drainase, fasilitas umum, hingga program rumah tidak layak huni (RTLH).
Ketua DPW LP2KP Kalimantan Selatan, Ahmad Fauzi, mengatakan pihaknya saat ini melakukan pemantauan terhadap efektivitas pengelolaan pemerintahan, khususnya dalam pelaksanaan program pembangunan dan penggunaan anggaran daerah.
“PUPR dan Perkimtan merupakan sektor vital yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. Karena itu, aspek fokus kepemimpinan, pengawasan, dan profesionalisme dalam pengelolaan program pembangunan harus benar-benar menjadi perhatian,” ujar Ahmad Fauzi kepada wartawan. Tgl 24/6/2026
Menurut LP2KP, rangkap jabatan memang dapat dilakukan dalam kondisi tertentu sebagai solusi sementara pemerintahan, namun tetap memiliki potensi tantangan dalam pelaksanaan tugas, terutama ketika dua organisasi perangkat daerah (OPD) memiliki beban kerja besar dan mengelola berbagai proyek strategis.
Ahmad Fauzi menegaskan pihaknya akan mengawasi proses pembangunan dan pengadaan barang maupun jasa agar berjalan sesuai aturan, transparan, serta tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
“Kami meminta seluruh proses lelang dan pelaksanaan proyek dilakukan secara terbuka, profesional, dan mengikuti ketentuan yang berlaku. Jangan sampai muncul persepsi negatif di tengah masyarakat terkait adanya kepentingan tertentu dalam proyek pembangunan,” tegasnya.
LP2KP juga menyatakan akan melakukan pemantauan terhadap tahapan pekerjaan, mulai dari proses perencanaan, pengadaan, hingga pelaksanaan fisik di lapangan.
Selain mengawasi jalannya pembangunan, DPW LP2KP mendorong Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu agar segera melakukan evaluasi dan mempercepat pengisian jabatan definitif pada posisi strategis tersebut melalui mekanisme yang sesuai aturan.
Menurut LP2KP, keberadaan pejabat definitif dinilai penting agar masing-masing dinas dapat memiliki fokus kepemimpinan penuh dalam menjalankan program pembangunan daerah.
“Kami tidak mempersoalkan kebijakan penunjukan Plt. selama sesuai regulasi. Namun jangan sampai kondisi sementara berlangsung terlalu lama alias terlanjur nyaman dan berdampak terhadap efektivitas pelayanan publik,” tambah Fauzi.
LP2KP juga mengajak masyarakat Tanah Bumbu untuk ikut berperan aktif mengawasi pembangunan daerah. Apabila ditemukan dugaan pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi atau aturan, masyarakat diminta menyampaikan laporan melalui jalur yang tersedia.
Hingga berita ini diterbitkan, LP2KP menegaskan akan terus melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Tanah Bumbu, dengan harapan anggaran daerah dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.”
( Red )
About the Author
