Sarolangun, dettiknews.com Proses penegakan hukum di Pengadilan Negeri (PN) Sarolangun kembali menuai sorotan tajam dan kecaman keras.dalam sidang praperadilan terkait sah atau tidaknya upaya paksa penyitaan (Perkara Nomor: 4/Pid.Pra/2026/ PN Srl dan Nomor: 5/Pid.Pra/2026 /PN Srl), aroma persekongkolan dan apa yang disebut sebagai “pemerkosaan hukum” dibongkar secara blak-blakan oleh Tim Kuasa Hukum Pemohon.
Ketidak profesionalan hingga dugaan keberpihakan aparat penegak hukum serta Hakim Tunggal Ashifa Yona, S.H., mencuat ke permukaan setelah ditemukan fakta janggal: surat izin sita dari pengadilan diterbitkan secara misterius setelah gugatan praperadilan resmi didaftarkan oleh pihak pemohon.
Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Kuasa Hukum Pemohon, M. Amin, S.H., dalam wawancara eksklusif usai persidangan dengan agenda pembuktian surat dan saksi, Selasa (20/10/2026).
Kejanggalan Fatal: Bukti Video Ditolak, Standar Ganda Terbongkar
M. Amin membeberkan adanya kontras mencolok dalam penanganan perkara di pengadilan yang sama, namun dipimpin oleh majelis hakim yang berbeda.
Pada Perkara Nomor 4, pihak pemohon Neli Sakura mengajukan bukti petunjuk berupa rekaman video.namun, secara sepihak dan kontroversial, Hakim Tunggal Ashifa Yona, S.H., menolak serta enggan menerima bukti tersebut dengan dalih ketiadaan uji laboratorium forensik.
”Itu keliru besar! Kami tidak menghadirkan video itu sebagai alat bukti mutlak, melainkan sebagai petunjuk. Padahal, secara hukum, hakim dilarang menolak bukti yang diajukan. Ironisnya, di Perkara Nomor 5, hakim yang berbeda bersikap objektif dan menerima bukti dari pihak termohon sebagaimana mestinya,” tegas Amin dengan nada tinggi.
Puncak Skandal: “Pemerkosaan Hukum” Terang-Terangan
Kemarahan pihak pemohon memuncak ketika membongkar kronologi terbitnya dokumen izin penyitaan yang dinilai cacat hukum dan sekadar akal-akalan belaka untuk meloloskan tindakan sewenang-wenang penyidik.
Berdasarkan fakta persidangan, penyidik melakukan penyitaan paksa atas dokumen milik pemohon sejak 22 Mei 2026 tanpa mengantongi izin dari Ketua Pengadilan. Pihak pemohon kemudian mendaftarkan gugatan praperadilan pada 9 November 2026.
Ajaibnya, di tengah proses persidangan yang sedang berjalan, pihak termohon (penyidik) tiba-tiba memunculkan secarik surat penetapan izin sita dari Ketua PN Sarolangun yang baru diteken tertanggal 12 November 2026—tiga hari setelah permohonan praperadilan resmi masuk ke meja hijau.
”Ini bukan lagi sekadar pelanggaran prosedur, ini adalah pemerkosaan hukum yang dilakukan oleh para penegak hukum secara terang-terangan di siang bolong!” tandas M. Amin geram.
”Jelas sekali tujuannya agar permohonan kami ditolak dengan dalih sudah ada izin sita.mereka rupanya buta atau pura-pura tidak membaca aturan baru dalam KUHAP, di mana ketika upaya hukum praperadilan diajukan, segala tindakan paksa lanjutan wajib ditunda sampai ada putusan berkekuatan hukum tetap,” sambungnya.
Langkah Tegas: Seret Hakim dan Penyidik ke KY, MA, hingga Kapolri
Melihat carut-marut dan dugaan praktik lancung di balik palu keadilan PN Sarolangun, pihak pemohon menegaskan tidak akan tinggal diam.mereka bersiap melangkah ke institusi tertinggi untuk membersihkan aparat penegak hukum dari oknum-oknum “pemerkosa hukum”.
”Jika benteng pengadilan saja sudah ambruk dan sulit untuk mencari keadilan, maka mungkin hanya hukum Tuhanlah yang paling adil saat ini,” sindir Amin tajam.
Dalam waktu dekat, pihaknya akan resmi melaporkan aparat kepolisian yang terlibat kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), serta menyeret oknum hakim yang dinilai tidak kompeten dan mencederai keadilan ke Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung (MA).
Reporter: Darmawan.