Sarolangun, dettiknews.com Sidang lanjutan permohonan praperadilan melawan penyidik Satreskrim Polres Sarolangun di Pengadilan Negeri (PN) Sarolangun berlangsung panas dan menyedot perhatian publik.dalam agenda pembuktian yang menghadirkan ahli hukum pidana dari Universitas Adiwangsa Jambi, Dr. Rahman, terkuak sorotan tajam terkait dugaan cacat prosedur, upaya kriminalisasi, hingga penyalahgunaan wewenang (abuse of power) dalam penyitaan barang milik pemohon.
Di hadapan majelis hakim dan di bawah sumpah, Dr. Rahman membedah kejanggalan langkah penyidik yang dinilai menyimpang dari koridor hukum acara. Ia menegaskan bahwa dalih “keadaan mendesak” yang kerap dijadikan tameng untuk menyita barang tanpa izin pengadilan terlebih dahulu tidak boleh diterima mentah-mentah, melainkan wajib diuji keabsahannya secara ketat di persidangan.
Ahli juga mementahkan argumentasi soal terbitnya surat penetapan persetujuan penyitaan dari Ketua PN Sarolangun tertanggal 12 November 2026. Menurut Dr. Rahman, penetapan tersebut sama sekali tidak menghapus maupun menggugurkan hak hukum pemohon dalam perkara praperadilan yang sedang berjalan.
”Berdasarkan kronologi yang disampaikan pemohon, tentu ini terlihat ada upaya kriminalisasi. Kami khawatir ada kesewenang-wenangan atau abuse of power yang melekat pada seseorang lalu disalahgunakan.masyarakat harus ikut mengamati dan mengawal para pencari keadilan,” tegas Dr. Rahman usai persidangan.
Tak berhenti di situ, Dr. Rahman turut membongkar kejanggalan administratif yang dinilainya berpotensi menghambat akses keadilan bagi pencari keadilan. Ia menyoroti percepatan kronologi antara pembuatan Berita Acara Sita pada tanggal 10 yang langsung diikuti terbitnya persetujuan pengadilan pada tanggal 12, serta mengingatkan adanya kekeliruan rujukan dasar hukum KUHAP lama pada putusan perkara nomor 4 sebelumnya.
”Secara substansi, saya pikir ini ada tujuan untuk menghambat. Lihat saja di persidangan, tanggal 10 ada berita acara sita diajukan ke ketua pengadilan, dan tanggal 12 langsung diterbitkan persetujuan. artinya, saya melihat seakan-akan ada hal yang patut kita pertanyakan.silakan publik dan semua pihak menilainya,” sindirnya keras.
Di sisi lain, pihak pemohon menyambut positif keterangan ahli yang dinilai sukses mengurai fakta hukum secara gamblang, termasuk saat majelis hakim mencecar ahli terkait urgensi penyitaan barang tersebut. Pemohon pun mendesak agar seluruh aset atau barang yang disita penyidik Satreskrim Polres Sarolangun segera dikembalikan.
”Barang-barang yang disita itu bukan hasil kejahatan dan tidak ada kaitannya dengan perbuatan pidana, melainkan murni hasil usaha milik pemiliknya,” tegas perwakilan pemohon.
Menutup keterangannya, pihak pemohon bersama ahli mendesak Ketua PN Sarolangun serta majelis hakim pemeriksa perkara untuk berdiri tegak menjaga marwah lembaga peradilan dengan memutus perkara secara objektif, tegas, dan seadil-adilnya.
Reporter: DARMAWAN