Jakarta – dettiknews.com Selasa 17 November 2026 Polri Jadwalkan Sidang Etik Irjen Eko Hadi soal Kasus Penyadapan Prabowo
Akses ilegal tersebut diduga dilakukan dengan memanfaatkan akses di Bagian Monitoring Biro Operasi dan Pengendalian Operasional (Bagmon Robinopsnal) Bareskrim Polri, baik saat menjabat sebagai Kabagmon maupun ketika bertugas sebagai Plt Kabagmon Robinopsnal Bareskrim Polri. Setelah Slamet Uliandi, Akankah Ada Tersangka Baru dalam Kasus Penyadapan? Sidang KKEP akan dipimpin Komjen Pol Hendro Pandowo sebagai ketua komisi sekaligus anggota. Ia didampingi Irjen Pol Agus Dwi Hermawan sebagai wakil ketua komisi sekaligus anggota.atas dugaan pelanggaran tersebut, yang bersangkutan disangkakan melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
“Seluruh rangkaian persidangan dilaksanakan sebagai bagian dari mekanisme penegakan Kode Etik Profesi Polri, dengan mengedepankan prinsip profesional, prosedural, dan proporsional, serta menjunjung tinggi etika, objektivitas, dan akuntabilitas,” pungkas Trunoyudo.
penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menetapkan empat perwira tinggi (pati) Polri atas kasus dugaan penyadapan ilegal nomor ponsel Presiden Prabowo Subianto. Keempat tersangka meliputi eks Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, eks Kadivkum Polri Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, eks Kadiv TIK Polri Irjen Pol Slamet Uliandi, dan eks Dirtipnarkoba Bareskrim Polri Irjen Pol Eko Hadi Santoso. Bukan hanya Prabowo, empat tersangka juga menyadap pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh organisasi kemasyarakatan (ormas), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan pengusaha. Atas dugaan perbuatan tersebut, penyidik menerapkan sejumlah pasal sesuai dengan peran masing-masing tersangka. Pertama, Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait dugaan penyadapan, dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun. Kedua, Pasal 48 juncto Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang ITE terkait dugaan penghilangan data elektronik, dengan ancaman pidana penjara paling lama 8 tahun.
( Parlin )