Jakarta dettiknews.com Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, melayangkan kritik tajam terhadap tata kelola BIP Birokrasi Instansi pemerintah daerah (Pemda). Ia menegaskan bahwa praktik penyelewengan kekuasaan masih terjadi , terutama konco konco kerabat sanak saudara jadi pemaksaan kehendak.
Bukan ke ahlian skill dan jual-beli jabatan dan proyek fiktif, masih menjadi momok serius yang mengancam pembangunan nasional Purbaya Benar benar ingin merubah paradigma lama jangan lagi masuk hati hati jangan sampai rakyat yang sudah muak dengan pola tersebut dan akan jadi korban kembali itu sangat tidak diinginkan terulang ungkapnya.
“Hal itu dikatakan Menkeu Purbaya dalam Rapat Pengendali Inflasi yang digelar secara virtual di Kantor Kemendagri, Senin (20/10/2025), Purbaya mengutip data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menunjukkan masih banyaknya kasus kasus penyelewengan, mulai dari suap audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) hingga proyek fiktif di BUMD.
“Suap audit BPK di Sorong dan Meranti, jual-beli jabatan di Bekasi Jawa Barat, sampai proyek fiktif BUMD di Sumatera Selatan. Artinya reformasi tata kelola ini belum selesai Masi ada oknum yang bandel ,” ujar Purbaya.
Kekhawatiran Menkeu didukung oleh data Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024, di mana skor integritas nasional baru mencapai 71,53, di bawah target 74. Lebih mengkhawatirkan, sebagian besar Pemda masuk dalam kategori rentan atau zona merah, ingat sekali lagi zona merah mikir.”
dengan rata-rata skor provinsi 67 dan kabupaten 69. Purbaya menegaskan bahwa sumber utama penyelewengan adalah jual-beli jabatan, gratifikasi, dan intervensi pengadaan barang dan jasa . Jika praktik ini tidak dihentikan, dianggap biasa biasa saja ini sangat ironis bukan hanya program pembangunan yang terhambat,
akan tetapi juga berpotensi ulang membocorkan anggaran negara.
Menkeu Purbaya memberikan ultimatum kepada para kepala daerah: agar segera memperbaiki tata kelola BIP Birokrasi Instansi pemerintah dalam kurun waktu dua kuartal ke depan.
Perbaikan ini menjadi syarat mutlak agar anggaran Transfer ke Daerah prihal (TKD) dapat dinaikkan.
Maaf sekali lagi “Coba tolong perbaiki dua triwulan ke depan deh, jadi saya bisa ngomong ke atas
(Presiden Prabowo).
Kalau enggak saya dimarahin juga kalau ngomong,” ujarnya menyiratkan bahwa pimpinan tertinggi enggan menaikkan TKD karena masalah integritas yang masih terjadi di daerah .
Purbaya menekankan, penggunaan anggaran yang cepat, tepat, dan bertanggung jawab adalah kunci untuk mendorong kepercayaan rakyat /publik, meningkatkan investasi, dan mengerek pertumbuhan ekonomi daerah.
“Saya percaya dengan kerja dan disiplin niat yang bersih, kita bisa menjaga stabilitas sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi di daerah masing masing. maupun secara keseluruhan nasional,” tutupnya.
(Parlin)
About the Author
