Jakarta: dettiknews.com Presiden RI Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri rapat paripurna DPR RI pada Rabu : 20- Mei ,2026 hari ini, untuk menyampaikan langsung Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN 2027.
Kehadiran kepala negara dalam agenda tersebut menjadi sorotan karena selama ini penyampaian KEM-PPKF lazim dilakukan oleh Menteri Keuangan, sebagai perwakilan pemerintah. Jika terlaksana, Prabowo akan menjadi presiden pertama yang menyampaikan langsung arah kebijakan ekonomi makro dan fiskal tahunan pemerintah di hadapan DPR RI.
Momen Menyatukan Pandangan Adapun rapat paripurna DPR RI ke-19 masa persidangan V tahun sidang 2025-2026 itu dijadwalkan berlangsung di Ruang Rapat Paripurna Gedung Nusantara,.atau yang biasa dikenal dengan “Gedung Kura-Kura”. Selain agenda penyampaian KEM-PPKF RAPBN 2027, DPR juga akan membahas evaluasi perubahan kedua Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Prioritas 2026 serta mendengarkan pandangan fraksi-fraksi terkait RUU Polri usul inisiatif Komisi III DPR. Presiden Prabowo Bakal Pidato soal Ekonomi di Luar Agenda Nota Keuangan DPR,
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa membenarkan rencana kehadiran Prabowo dalam rapat paripurna tersebut. “Ya, rencananya seperti itu ya. Jadi, untuk penyampaian kerangka ekonomi makro, terus juga pokok-pokok kebijakan fiskal yang akan disampaikan langsung oleh Presiden,” kata Saan saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa -19 / Mei /2026 .
Presiden Pertama sampaikan KEM-PPKF Saat ditanya apakah ini menjadi kali pertama Presiden menyampaikan langsung KEM-PPKF di hadapan DPR, Saan tidak membantah. “Ya, yang saya tahu ya,” ucap dia. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, berdasarkan pengecekan yang dilakukannya, Prabowo kemungkinan menjadi Presiden Indonesia pertama yang menyampaikan langsung KEM-PPKF di hadapan DPR. “Saya baru cek tadi, mungkin ini baru pertama kali ya. Iya,” kata Dasco usai meninjau ruang rapat paripurna DPR/MPR di Gedung Nusantara, Jakarta, Selasa.
Dasco Sebut Prabowo Presiden Pertama yang Sampaikan Langsung KEM-PPKF ke DPR Menurut Dasco, selama ini menteri keuangan pada dasarnya hanya mewakili Presiden dalam penyampaian dokumen tersebut. Karena itu, tidak ada aturan yang melarang Presiden hadir langsung dan menyampaikan sendiri arah kebijakan ekonomi pemerintah.
“Kan sebenarnya para menteri itu mewakili presiden. Sehingga kan tidak ada aturan yang kemudian membuat seorang Presiden tidak bisa, kan bisa langsung. Itu boleh-boleh saja. Namanya ini pengantar untuk penyusunan APBN 2026,” ujar Dasco. Namun, Dasco enggan berspekulasi mengenai alasan khusus di balik keputusan Prabowo hadir langsung dalam rapat paripurna tersebut.
(Parlin)
About the Author
