Sarolangun Jambi, dettiknews.com Sengketa lahan berdarah nyaris merenggut nyawa di Desa Pulau Pandan, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun, Kamis (5/11/2026) lalu, menyisakan kecaman keras.di balik bentrok fisik yang menumpahkan darah dan melukai sejumlah warga, menguat dugaan bahwa lambannya respons ada pembiaran oleh aparat kepolisian menjadi pemantik utama ledakan konflik di tanah ulayat tersebut.
Peristiwa kelam ini bermula ketika sekelompok warga berinisial N, JT, A, dan keluarga mendatangi lahan milik sah mereka untuk melakukan pengukuran.namun, situasi mendadak berubah mencekam ketika seorang warga berinisial JD bersama keluarganya datang menolak keras aktivitas tersebut karena mengklaim lahan itu berada di bawah perlindungan hukum tetap (inkrah). Ketegangan berujung pada adu jotos, sabetan senjata tajam, hingga aksi kejar-kejaran menggunakan kendaraan yang mengubah lokasi sengketa menjadi medan pertempuran.
Akibat bentrokan brutal ini, N dan JT sempat dilarikan ke Rumah Sakit Langit Golden Medika Sarolangun, sementara JD dan R mengalami luka parah dan harus dirujuk ke RSUD Sarolangun serta rumah sakit di Kota Jambi untuk penanganan intensif. Pihak Polres Sarolangun sendiri telah mencatat dua Laporan Polisi, masing-masing bernomor LP/B-144/XI/2026/ SPKT/Res Srl/Polda Jambi dan LP/B-145/XI/2026/SPKT/Res Srl/Polda Jambi tertanggal 5 November 2026, dengan sangkaan Pasal 262 ayat (3) tentang pengeroyokan dan Pasal 466 ayat (2) tentang penganiayaan.
Sisi Lain Kasus: Kuasa Hukum Bongkar Akar Masalah dan Dugaan Kuat Aktivitas PETI,kendati rilis resmi kepolisian memberikan gambaran awal peristiwa, babak baru dibuka lebar oleh Tim Penasihat Hukum korban JD. Ditemui di kediamannya pada Rabu (12/11/2026),
Kuasa Hukum JD, Dian Burlian, S.H., M.A. yang dikenal sebagai “Pengacara Wong Cilik”, melontarkan kritik pedas dan membongkar fakta lapangan yang dinilai luput dari perhatian aparat.
Dian Burlian menegaskan bahwa kliennya adalah pemilik sah seluas 39.280 meter persegi di Desa Pulau Pandan, yang tidak hanya mengantongi sertifikat resmi, tetapi juga diperkuat oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrah).menurutnya, konflik berdarah ini tidak akan pernah terjadi seandainya Polres Sarolangun bergerak cepat merespons laporan awal penyerobotan lahan yang sebelumnya telah dilimpahkan dari Polda Jambi.
”Kasus ini adalah puncak gunung es akibat lambannya penanganan aparat. laporan klien kami soal penyerobotan lahan dibiarkan mengendap, hingga akhirnya pihak lawan dengan berani memasukkan dua unit alat berat dan mengeruk tanah untuk aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI),” tegas Dian Burlian dengan nada tinggi.
Fakta Lapangan vs Dalih Pembersihan Lahan (Steking)
menanggapi dalih pihak lawan yang berdalih bahwa alat berat tersebut digunakan untuk pembersihan lahan (steking), Dian Burlian menepisnya secara telak. Ia menantang publik dan aparat melihat kenyataan di lapangan secara kasatmata.
”Masak steking tapi tanahnya berlubang-lubang dan pasirnya diangkat-angkat? Jangan bodohi publik. Secara kasatmata di lapangan, itu jelas-jelas aktivitas PETI ilegal yang dibiarkan merajalela,” ungkapnya tajam.
Dalam kronologi versi korban, JD yang melihat alat berat merangsek masuk ke tanah miliknya, mendatangi lokasi hanya untuk menegur, membawa parang sebagaimana kebiasaan warga lokal saat beraktivitas di ladang. Namun, situasi berubah ketika pihak lawan diduga menyerang dan membacok korban terlebih dahulu. Akibatnya, tiga orang dari pihak JD mengalami luka robek serius—termasuk Ramsi yang hingga kini masih dirawat intensif di Kota Jambi dalam kondisi belum sepenuhnya sadar—sementara luka pihak lawan jauh lebih ringan.
Tantangan Keras: “Mati Pun Kami Siap, Asal Hak Kami Kembali!”
Menutup keterangannya, Dian Burlian menyampaikan pesan emosional sekaligus ultimatum mewakili kliennya yang menuntut keadilan mutlak dari penegak hukum di bumi Sarolangun.
”Kalaupun kami harus dipenjara, kami siap, asalkan hukum ditegakkan sebenar-benarnya. Tanah ini adalah hak kami yang sah. Mati pun kami siap asal hak atas tanah ini kembali karena ini memang milik kami,” pungkasnya.
Tim penasihat hukum mendesak agar kasus ini dijadikan momentum besar bagi Polres Sarolangun dan jajaran penegak hukum untuk membongkar tuntas jaringan dan aktivitas PETI di Sarolangun.tanpa tindakan tegas, terukur, dan transparan, dikhawatirkan konflik serupa akan kembali meledak dan menelan korban jiwa yang lebih besar di masa mendatang.
Hal ini Ketua ICC RI DM Pigai angkat bicara dan mengatakan ” saya merasa kecewa, sangat disayangkan kinerja penyidik Polres Sarolangun tidak profesional dalam menangani sebuah laporan warga,membuat Laporan Mangkrak, Lambannya Kinerja Polres Sarolangun Disorot Tajam! Laporan Penyerobotan Lahan Mandek, Bentrok Berdarah Pecah di Pulau Pandan
(DM Pigai)
About the Author
