Jakarta,dettiknews.com Persoalan perkawinan Warga Negara Indonesia (WNI) yang berlangsung di luar negeri menjadi tantangan tersendiri bagi lembaga peradilan agama tidak hanya menyangkut keabsahan dan pencatatan perkawinan, persoalan tersebut juga berimplikasi terhadap status hukum anak, dokumen kependudukan, hubungan keperdataan, hingga perlindungan hak keluarga.
Tantangan itu mengemuka dalam pertemuan Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Jakarta dengan delegasi Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Perlis, Malaysia, Kamis (19/11/2026).
Pertemuan yang dikemas dalam agenda pertukaran pengalaman antarlembaga peradilan tersebut menjadi ruang diskusi mengenai penanganan perkara hukum keluarga, penguatan administrasi peradilan, serta pemanfaatan teknologi dalam meningkatkan kualitas pelayanan hukum.
Delegasi Negeri Perlis dipimpin Ketua Hakim Syarie, Yang Amat Arif H. Jaidi bin Ahmad. Kedatangan rombongan disambut langsung Ketua PTA Jakarta, Yang Mulia Dr. Drs. H. Muh. Abduh Sulaeman, S.H., M.H., bersama jajaran pimpinan dan aparatur peradilan agama wilayah Jakarta.
Salah satu materi yang menarik perhatian disampaikan Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H., mengenai tata kelola dan pelaksanaan Sidang Isbat Nikah (SIN) bagi WNI di luar negeri.
Isbat Nikah Bukan Sekadar Urusan Administrasi
Dalam pemaparannya, Aliyuddin menjelaskan bahwa meningkatnya mobilitas masyarakat Indonesia ke berbagai negara, baik sebagai pekerja migran, pelajar maupun diaspora, turut memunculkan persoalan hukum keluarga yang membutuhkan penanganan secara tepat.
Salah satu persoalan yang kerap menjadi perhatian adalah perkawinan yang belum tercatat sesuai ketentuan hukum Indonesia.
Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kesulitan ketika pasangan suami istri membutuhkan pengakuan administratif untuk mengurus dokumen kependudukan, akta kelahiran anak, pembuktian hubungan keluarga, maupun kepentingan hukum lainnya.
Dalam keadaan tertentu, mekanisme isbat nikah dapat menjadi sarana memperoleh pengesahan perkawinan melalui Pengadilan Agama, sepanjang permohonan memenuhi persyaratan dan ketentuan hukum yang berlaku.
Namun, Aliyuddin menegaskan bahwa pemeriksaan perkara tidak boleh hanya berorientasi pada kemudahan memperoleh dokumen.
Hakim tetap berkewajiban menguji identitas pemohon, bukti perkawinan, keberadaan wali dan saksi, pemenuhan rukun serta syarat perkawinan, termasuk memastikan tidak terdapat halangan hukum.
Artinya, setiap permohonan harus diperiksa secara cermat berdasarkan fakta persidangan. Pengesahan perkawinan tidak dapat diberikan secara otomatis hanya karena pemohon membutuhkan kepastian administrasi.
Prinsip kehati-hatian tersebut penting untuk menjaga agar pelayanan peradilan tetap memberikan perlindungan hukum tanpa mengabaikan ketentuan perundang-undangan.
Sejumlah Regulasi Menjadi Landasan Pemeriksaan
Dalam forum tersebut, Aliyuddin turut menguraikan kerangka regulasi yang menjadi pedoman dalam penanganan perkara perkawinan dan permohonan isbat nikah.
Landasan hukum yang disampaikan antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta perubahannya, serta Kompilasi Hukum Islam.
Selain itu, terdapat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 084/KMA/SK/V/2011 mengenai izin penyelenggaraan sidang pengesahan perkawinan di Kantor Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.
Rujukan lainnya adalah SEMA Nomor 2 Tahun 2024 mengenai petunjuk bagi hakim dalam mengadili permohonan isbat nikah atas perkawinan WNI di luar negeri serta Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan.
Berbagai ketentuan tersebut menjadi bagian penting dalam menentukan prosedur, kewenangan, serta batasan pemeriksaan perkara.
Perbedaan antara perkawinan yang telah dicatat oleh pejabat berwenang dan perkawinan yang belum tercatat juga harus dipahami secara tepat agar masyarakat tidak keliru dalam menentukan jalur hukum yang harus ditempuh.
Indonesia-Malaysia Perkuat Kerja Sama Peradilan
Selain persoalan isbat nikah, pertemuan tersebut juga menjadi momentum mempererat hubungan kelembagaan antara peradilan agama Indonesia dan peradilan syariah Malaysia.
Ketua PTA Jakarta, Muh. Abduh Sulaeman, mengapresiasi kunjungan delegasi Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Perlis. Menurutnya, dialog dan pertukaran pengalaman dapat memperluas wawasan sekaligus memperkuat komunikasi antarlembaga peradilan.
Ia juga memperkenalkan struktur peradilan agama di Indonesia yang terdiri atas 34 Pengadilan Tinggi Agama dan 446 Pengadilan Agama di bawah koordinasi Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Sejumlah bidang dinilai memiliki ruang untuk terus dikembangkan melalui hubungan kelembagaan tersebut, mulai dari teknis yudisial, pengelolaan administrasi perkara, penguatan organisasi hingga pembaruan sistem pelayanan berbasis teknologi.
Sementara itu, Ketua Hakim Syarie Negeri Perlis, Yang Amat Arif H. Jaidi bin Ahmad, menyampaikan apresiasi atas sambutan PTA Jakarta.
Ia menilai pertemuan tersebut memberikan kesempatan untuk saling mengenal sistem penyelenggaraan peradilan, sekaligus memahami pengalaman masing-masing institusi dalam menghadapi perkembangan persoalan hukum keluarga.
Pertukaran informasi semacam ini diharapkan tidak berhenti sebagai agenda kunjungan formal, tetapi dapat menjadi dasar penguatan hubungan profesional dan peningkatan kapasitas aparatur peradilan kedua negara.
Digitalisasi Harus Menghasilkan Pelayanan yang Lebih Baik
Agenda pembahasan berikutnya menyentuh transformasi digital di lingkungan peradilan agama.
Wakil Ketua PTA Jakarta, Dr. Drs. Abdul Ghofur, S.H., M.H., menyampaikan materi bertajuk Digitalisasi Peradilan Agama: Upaya Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan.
Materi tersebut dimoderatori Hakim Tinggi Drs. Faizal Kamil, S.H., M.H.
Dalam pembahasan itu, digitalisasi ditempatkan sebagai salah satu instrumen penting untuk memperbaiki efektivitas administrasi, meningkatkan transparansi, memperluas akses informasi perkara, serta memberikan kemudahan kepada masyarakat pencari keadilan.
Namun, keberhasilan transformasi digital tidak cukup diukur dari banyaknya aplikasi atau sistem elektronik yang digunakan.
Kesiapan sumber daya manusia, keamanan informasi, perlindungan data pribadi, pengawasan internal, serta kemampuan aparatur dalam mengoperasikan teknologi menjadi faktor yang tidak kalah penting.
Dengan demikian, digitalisasi harus benar-benar memberikan dampak terhadap kecepatan, ketepatan, keterbukaan, dan kualitas pelayanan peradilan.
Integritas Hakim Tidak Boleh Tergeser oleh Teknologi
Persoalan hukum keluarga yang melibatkan WNI di luar negeri juga membutuhkan koordinasi lintas instansi.
Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Agama, serta instansi administrasi kependudukan memiliki peran sesuai kewenangan masing-masing dalam mendukung pemenuhan kebutuhan hukum masyarakat.
Di sisi lain, masyarakat harus memperoleh informasi yang jelas mengenai persyaratan, prosedur, biaya resmi, serta mekanisme pelayanan.
Perlindungan data pribadi dan pengawasan terhadap kualitas pelayanan juga perlu menjadi perhatian serius.
Kemudahan akses hukum tidak boleh mengurangi independensi hakim maupun ketelitian dalam memeriksa perkara. Sebaliknya, pembaruan sistem pelayanan harus memperkuat profesionalitas dan akuntabilitas lembaga peradilan.
Sebab, kepercayaan publik terhadap pengadilan tidak hanya dibangun melalui pelayanan yang cepat, tetapi juga melalui putusan yang berintegritas, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ditutup dengan Pertukaran Cenderamata
Rangkaian kunjungan delegasi Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Perlis diakhiri dengan penyerahan cenderamata antara kedua institusi, kemudian dilanjutkan dengan sesi foto bersama.
Pertemuan tersebut memberikan gambaran bahwa tantangan peradilan di era mobilitas global membutuhkan kemampuan lembaga hukum untuk beradaptasi, memperkuat koordinasi, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Pembahasan mengenai isbat nikah WNI di luar negeri menjadi pengingat bahwa persoalan administrasi perkawinan memiliki konsekuensi hukum yang luas terhadap kehidupan keluarga.
Sementara itu, diskusi digitalisasi menunjukkan bahwa modernisasi peradilan harus berjalan seiring dengan peningkatan kompetensi dan integritas aparatur.
Pada akhirnya, keberhasilan pembaruan peradilan tidak semata-mata ditentukan oleh kecanggihan teknologi maupun banyaknya inovasi yang diluncurkan.
Ukuran terpentingnya adalah sejauh mana lembaga peradilan mampu menghadirkan kepastian hukum, menjaga independensi, menegakkan integritas, serta memberikan keadilan yang dapat dirasakan masyarakat, termasuk WNI yang berada di luar negeri.
Teknologi dapat mempercepat pelayanan, tetapi integritas hakim tetap menjadi fondasi utama dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.
(Red)