Jakarta. – dettiknews.com Tedy Kroen, Petugas menyiapkan paket makanan bergizi gratis (MBG) di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Palmerah, Jakarta. – Selama libur sekolah, Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara penyaluran Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kebijakan ini diperkirakan menghemat anggaran negara lebih dari Rp 3 triliun.
Wakil Kepala BGN sekaligus Juru Bicara BGN Agustina Arumsari mengatakan, penghentian sementara layanan MBG diatur dalam Surat Edaran (SE) Nomor 12 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada Periode Hari Libur dalam Penyelenggaraan Program MBG Tahun Anggaran 2026.
“Surat edaran ini diterbitkan dalam rangka optimalisasi tata kelola operasional, efisiensi sumber daya, dan standardisasi Program MBG pada SPPG,” kata Agustina, dikutip dari laman BGN, Jumat (19/6/2026).
Ia menjelaskan, kebijakan tersebut merupakan hasil evaluasi pelaksanaan program prioritas Presiden Prabowo Subianto agar lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.
Dalam surat edaran itu, ditegaskan selama periode hari libur tidak ada pelayanan MBG bagi peserta didik maupun kelompok nonpeserta didik yang meliputi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Ketentuan tersebut berlaku selama libur semester ganjil maupun genap, hari libur nasional, hari besar keagamaan, hari libur khusus yang ditetapkan Pemerintah Daerah, serta setiap Sabtu dan Minggu.
Meski distribusi makanan dihentikan sementara, operasional dasar SPPG tetap diwajibkan berjalan. Pengamanan fasilitas dilakukan selama 24 jam secara bergiliran, sementara kepala SPPG, pengawas gizi, dan pengawas keuangan tetap bertugas memastikan sarana dan prasarana dalam kondisi aman dan siap digunakan setelah masa libur berakhir.
BGN juga melarang penggunaan fasilitas SPPG di luar kepentingan program selama penghentian operasional berlangsung. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenai sanksi hingga penghentian operasional SPPG.
Agustina mengatakan, kebijakan kali ini berbeda dengan periode Ramadan maupun libur sekolah sebelumnya, ketika distribusi MBG masih dilakukan melalui mekanisme paket makanan atau bundling.
“Nah, untuk kali ini kebijakan yang kami ambil adalah kami benar-benar tidak mendistribusikan MBG dengan maksud untuk standardisasi tata kelola operasional, efisiensi sumber daya,” ujarnya.
Menurut dia, penghentian layanan juga berdampak pada pengurangan biaya operasional karena insentif operasional SPPG sebesar Rp 6 juta per hari tidak akan dicairkan selama unit pelayanan tidak melakukan distribusi makanan.
Dengan jumlah 27.820 SPPG yang telah beroperasi dan masa penghentian layanan selama 18 hari pada 22 Juni hingga 13 Juli 2026, BGN memperkirakan efisiensi anggaran mencapai sekitar Rp 3,004 triliun.“Lumayan angkanya,” kata Agustina.
Selain menyesuaikan operasional selama masa libur, BGN juga mulai melakukan penajaman sasaran penerima manfaat MBG.
Sebanyak 76 sekolah di Pulau Jawa dengan total 39.352 siswa untuk sementara diidentifikasi tidak lagi menerima program tersebut karena dinilai berasal dari keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan gizi secara mandiri.
“Jumlah penerima manfaat 39.352 siswa itu akan kami efisiensikan dengan memfokuskan anggaran untuk anak-anak yang memerlukan intervensi pemenuhan gizi,” katanya.
Agustina mengatakan, identifikasi dilakukan berdasarkan pemetaan tingkat kerentanan gizi, kondisi sosial ekonomi keluarga, serta akses terhadap pangan dan gizi.
Anggaran yang sebelumnya dialokasikan bagi sekolah-sekolah tersebut selanjutnya akan dialihkan kepada kelompok yang lebih membutuhkan, terutama sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
“Pemerintah mengalihkan ke sekolah lain, ke tempat lain, ke daerah 3T, ke ibu hamil, ibu menyusui, dan balita,” ujarnya.
Meski demikian, ia menegaskan, daftar 76 sekolah tersebut masih bersifat sementara karena proses verifikasi dan pemutakhiran data masih berlangsung.
Menurut Agustina, penajaman sasaran menjadi bagian dari upaya memastikan Program MBG berjalan lebih efektif sekaligus meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran negara.
Sebelumnya, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI M. Qodari menegaskan, Program MBG tetap menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto dan akan terus dilanjutkan.
Ia mengatakan, evaluasi yang dilakukan pemerintah bertujuan memperbaiki kualitas makanan, ketepatan sasaran penerima manfaat, serta tata kelola distribusi tanpa mengurangi komitmen terhadap keberlanjutan program.
“Evaluasi yang sudah berjalan selama ini akan dilanjutkan dengan tingkat kedisiplinan yang lebih tinggi,” kata Qodari.
Parlin
About the Author
