Sarolangun Jambi, dettiknews.com Sidang praperadilan tahap II dengan nomor perkara 5/Pid.Pra/2026/PN Srl atas nama Neli Sakura terus berlangsung di Pengadilan Negeri Sarolangun, Senin (16/11/2026). Agenda sidang hari ini adalah pembacaan permohonan, di mana pihak termohon telah hadir dalam persidangan tersebut.
Hal ini disampaikan Kuasa Hukum Neli Sakura, M. Amin, S.H., kepada awak media usai persidangan.
“Hari ini agenda sidang praperadilan adalah pembacaan permohonan, dan termohon sudah hadir dalam persidangan hari ini,” ujarnya di lokasi.
M. Amin juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah melayangkan laporan resmi ke Propam Polda Jambi dan Mabes Polri pada Jumat lalu. Laporan tersebut ditujukan kepada oknum Kasat Resnarkoba serta KBO Polres Sarolangun, yang dinilai telah melampaui batas kewenangan dalam menjalankan penegakan hukum.
“Kami melaporkan terkait tindakan disiplin maupun etik mereka. Hal ini menjadi kewenangan Kabid Propam Polda Jambi untuk menindaklanjutinya,” jelas M. Amin.
Alasan Diajukannya Praperadilan Tahap II
Ditanya alasan mengajukan kembali praperadilan untuk kedua kalinya, M. Amin menjelaskan bahwa permohonan ini diajukan terkait tindakan penyitaan yang dinilai tidak prosedural.
“Permohonan pertama kami sebelumnya ditolak karena saat itu masih merujuk pada KUHAP 1981, padahal saat ini kita sudah menganut KUHAP 2023 hingga 2026. Oleh karena itu, kami mengajukan kembali permohonan ini,” terangnya.
Dugaan Pemalsuan Dokumen
Lebih lanjut, M. Amin menyoroti adanya dugaan pemalsuan dokumen. Setelah permohonan tahap II diajukan, pihaknya menduga Kasat Resnarkoba kembali mendatangi kliennya dengan membawa surat permohonan persetujuan penyitaan bertanggal 10 November 2026. Padahal, surat serupa sebelumnya sudah pernah dikeluarkan pada bulan Mei dan telah dijadikan bukti dalam sidang sebelumnya.
“Kami menilai ada dugaan pemalsuan dokumen. Seharusnya yang diajukan bukan surat penyitaan dari penyidik, melainkan surat izin penyitaan dari pengadilan yang berwenang,” tegas M. Amin.
Harapan Kepada Hakim
Terakhir, M. Amin berharap hakim tunggal yang memeriksa perkara ini dapat memutus dengan bijaksana dan menegakkan keadilan sebagaimana fungsinya di lembaga peradilan.
“Harapan kami, hakim tunggal yang mengadili perkara ini dapat memberikan keadilan yang sebenarnya,” pungkasnya.
( DM )