Jambi, dettiknews.comĀ Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jambi kembali dihantam kritik keras dan rapor merah. Ketua Umum sekaligus Pendiri Dewan Pimpinan Pusat Badan Hukum Investigation Crime Corruption – Republik Indonesia (DPP ICC-RI), Darmawan, S.R., selaku pihak Penggugat, mendesak Ketua PTUN Jambi segera mengeksekusi Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 178 K/TUN/2026 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).
āDesakan ini mencuat setelah tenggat waktu 60 hari kerja sejak putusan berkekuatan hukum tetap terlewati, namun pihak tergugat, Bupati Sarolangun, tetap bergeming dan tidak menjalankan kewajiban hukumnya. Sikap abai tersebut dinilai sebagai bentuk pembangkangan terbuka terhadap supremasi hukum sekaligus ujian nyata bagi wibawa lembaga peradilan.
ā”Putusan Mahkamah Agung Nomor 178 K/TUN/2026 sudah inkrah! Tenggat 60 hari sudah lewat, tetapi Bupati Sarolangun selaku tergugat terkesan kebal hukum dan mengabaikan amar putusan. Kami mendesak Ketua PTUN Jambi untuk tidak mandul dan segera menggunakan kewenangannya melakukan eksekusi paksa sesuai amanat undang-undang,” tegas Darmawan dalam keterangannya.
āPihak Penggugat menekankan bahwa mekanisme eksekusi di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara telah diatur tegas dalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto UU Nomor 9 Tahun 2004 dan UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN), serta pedoman teknis Mahkamah Agung. Bergantung pada substansi amar putusan, baik pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), penerbitan KTUN baru, rehabilitasi, maupun ganti rugi, Ketua PTUN tingkat pertama memegang instrumen hukum penuh untuk memaksa kepatuhan Tergugat.
āDeretan Sanksi Menanti Pejabat yang membangkang.
āApabila Bupati Sarolangun selaku tergugat tetap membandel mengabaikan putusan yang telah inkracht, Pasal 116 ayat (4) dan (5) UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU PTUN mengamanatkan sanksi berjenjang yang keras:
āUang Paksa (Dwangsom): Ketua PTUN berwenang memerintahkan pejabat terkait membayar uang paksa atas setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan.
āSanksi Administratif Berat: Pejabat yang mangkir dapat dijatuhi sanksi administratif mulai dari teguran tertulis, penundaan kenaikan pangkat, hingga pemberhentian dari jabatan oleh atasan langsung maupun Presiden.
āPublikasi di Media Cetak: Ketua PTUN wajib mengumumkan pembangkangan pejabat tersebut melalui media massa cetak setempat sebagai sanksi sosial dan moral atas pelanggaran Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).
āLaporan ke Presiden dan Lembaga Perwakilan Rakyat:
Jika putusan tetap tidak dijalankan, Ketua PTUN melaporkannya kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi untuk memerintahkan pelaksanaan putusan, serta kepada lembaga perwakilan rakyat guna menjalankan fungsi pengawasan.
āPotensi Jerat Pidana dan Maladministrasi:
Pengabaian putusan pengadilan secara sengaja yang merugikan hak warga negara atau keuangan negara membuka ruang pelaporan pidana terkait penyalahgunaan wewenang jabatan, serta laporan dugaan maladministrasi ke Ombudsman RI atau Komisi Yudisial apabila ditemukan indikasi pelanggaran etik maupun ketidakprofesionalan aparatur peradilan.
ā”Tidak ada pejabat yang kebal hukum di negeri ini. Jika Ketua PTUN Jambi tidak segera mengambil langkah konkret dan tegas untuk mengeksekusi putusan ini, kami tidak akan ragu membawa persoalan ini ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung (Bawas MA), Komisi Yudisial, hingga Presiden RI,” tandasnya.
āREDAKSI